Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan
1. Perkembangan Politik
Pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali yakni tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Dalam proses ini dibentuk berbagai struktur pemerintahan mulai dari Presiden-Wakil Presiden, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), jumlah departemen di kementerian, dan jumlah provinsi.
Presiden : Soekarno
Wakil Presiden : Mohammad Hatta
Pengurus KNIP:
Ketua Umum : Mr. Kasman Singodimedjo
Sekretaris : Suwiryo
Ketua I : Mas Sutardjo
Ketua II : Mr. Latuharhary
Ketua III : Adam Malik
Awalnya KNIP hanya berstatus sebagai pembantu presiden sebelum DPR terbentuk. Hanya saja pada tanggal 16 Oktober 1945 melalui sebuah rapat pleno KNIP berubah menjadi lembaga dengan kekuasaan sebagai legislatif sambil menunggu DPR terbentuk melalui proses Pemilu. Begitu juga presiden yang kekuasaannya mulai terbatas.
Departemen-Departemen dan Pejabat Setingkat:
1. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Menteri Luar Negeri : Achmad Soebardjo
3. Menteri Keuangan : Samsi (kemudian diganti A.A. Maramis)
4. Menteri Kehakiman : Mr. Soepomo
5. Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman
6. Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
7. Menteri Pengajaran : Ki Hadjar Dewantara
8. Menteri Penerangan : Amir Syarifuddin
9. Menteri Kesehatan : dr. Boentaran Martoadmodjo
10. Menteri Sosial : Iwa Kusumasumantri
11. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
12. Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso
13. Menteri Negara : Wahid Hasyim
14. Menteri Negara : R.M. Sartono
15. Menteri Negara : dr. Amir
16. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
17. Ketua Mahkamah Agung : Mr. Kusumah Atmadja
18. Jaksa Agung : Mr. Gatot Taroemihardja
19. Sekretaris Negara : A. Gaffar Pringgoadigdo
20. Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto
Provinsi dan Gubernur:
1) Sumatera : Teuku Mohammad Hasan
2) Jawa Barat : Sutardjo Kertohadikusumo
3) Jawa Tengah : R. P. Soeroso
4) Jawa Timur : R. A. Soerjo
5) Sunda Kecil : I Gusti Ketut Pudja
6) Maluku : Johannes Latuharhary
7) Sulawesi : G. S. S. J. Ratulangi
8) Kalimantan : Pangeran Mohammad Noor
Selain pemerintahan dibentuk pula struktur militer di Indonesia yang awalnya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pemerintah menilai bahwa belum saatnya membentuk lembaga ketentraan dengan pertimbangan untuk menghindari reaksi dari pihak luar terutama Sekutu. Meskipun demikian para pemuda dan aktivis pergerakan seperti Adam Malik, Chaerul Saleh, dan M. Nitimihardjo menempuh langkah lain dengan membentuk Komite van Aksi. Komite ini menghimpun berbagai kelompok perjuangan militer dan semi militer.
Selanjutnya pemerintah memanggil mantan perwira KNIL yakni Ooerip Soemohardjo untuk membentuk dan menyusun lembaga ketentaraan yakni Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tanggal 5 Oktober 1945 yang kemudian menjadi HUT TNI sampai saat ini. Usaha ini diperkuat ketika KNIP mengeluarkan maklumat mobilisasi pemuda yang pernah mendapatkan pelatihan militer untuk bisa menjadi bagian dari TKR. Pemerintah menetapkan Supriyadi sebagai Pimpinan Tertinggi TKR meskipun jabatan itu tidak pernah ia duduki karena tidak muncul dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Tanggal 12 November 1945 TKR mengadakan konferensi di Yogyakarta dan berhasil memilih Kolonel Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi V Jawa Tengah menjadi Panglima tertinggi TKR. Pada bulan Januari 1946 TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya tanggal 3 Juni 1947 TRI berubah menjadi TNI.
Partai-Partai
Atas usul BP KNIP, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Nomor III tanggal 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik. Dalam hal ini terdapat 10 partai politik yang terbentuk pasca dikeluarkannya Maklumat tersebut:
1) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia/ Masyumi (7 November 1945)
2) Partai Komunis Indonesia/ PKI (7 November 1945)
3) Partai Buruh Indonesia/ PBI (8 November 1945)
4) Partai Rakyat Jelata (8 November 1945)
5) Partai Kristen Indonesia/ Parkindo (10 November 1945)
6) Partai Sosialis Indonesia/ PSI (10 November 1945)
7) Partai Rakyat Sosialis/ PRS (20 November 1945)
8) Partai Katholik Republik Indonesia/ PKRI (8 Desember 1945)
9) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia/ Permai (17 Desember 1945)
10) Partai Nasional Indonesia/ PNI (29 Januari 1946)
2. Perkembangan Ekonomi
Ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan mengalami keterpurukan akibat beberapa hal berikut:
1) Inflasi yang tinggi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat
2) Adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda
3) Banyaknya jenis mata uang yang beredar antara lain uang Belanda, uang NICA, dan uang Jepang
4) Kekosongan kas negara dan ketiadaan pajak serta bea
Upaya Memperbaiki Ekonomi:
1) Atas persetujuan BP KNIP Menteri Keuangan Ir. Surachman mengadakan Pinjaman Nasional yang akan dibayar kembali selama 40 tahun.
2) Mencetak mata uang sendiri yakni Oeang Republik Indonesia (ORI)
3) Mengadakan konferensi ekonomi yang membahas persoalan mendesak seperti produksi pangan, distribusi pangan, sandang, dan perkebunan
4) Kasimo Plan, yang dikeluarkan oleh Menteri Persediaan Pangan I. J. Kasimo yang menekankan rencana produksi lima tahunan
5) Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia melalui sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perrpu) dengan mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) 5 Juli 1946 dengan pimpinan pertamanya Margono Djojohadikusumo
