Indonesia pada Masa Reformasi
1. Kebijakan Presiden B. J. Habibie (1998-1999)
Habibie dikenal sebagai seorang teknokrat dan banyak menempati jabatan strategis di pemerintahan Orde Baru hingga puncaknya menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998 terjadi perubahan politik besar-besaran di Indonesia melalui peristiwa reformasi. Sesuai dengan amanat konstitusi, maka secara otomatis Habibie menggantikan Soeharto. Pemerintahannya berlangsung singkat tetapi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kebijakan Habibie selama menjadi Presiden RI:
· Pelaksanaan Pemilu tahun 1999
· Membuka ruang kebebasan pers, berkumpul (berserikat) dan berpendapat
· Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik Orde Baru
· Memisahkan Polri dari ABRI
· Memberikan kesempatan jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur
· Melaksanakan otonomi daerah yang lebih luas dari sebelumnya
· Membentuk Komnas Perempuan
· Restrukturisasi Utang Indonesia
· Penyelesaian persoalan Aceh dan Papua
· Melikuidasi bank-bank bermasalah
· Mewujudkan independensi Bank Indonesia
· Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
2. Kebijakan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001)
KH. Abdurrahman Wahid lebih dikenal dengan sapaan Gusdur merupakan Presiden Indonesia berlatarbelakang santri. Kakeknya KH. Hasyim Asy’ari adalah pendiri ormas Islam Nadhlatul Ulama (NU) tahun 1926 dan ayahnya Wahid Hasyim adalah mantan Menteri Agama RI. Gusdur terpilih menjadi Presiden RI melalui Sidang Umum MPR tahun 1999. Beberapa kebijakannya saat menjadi Presiden adalah:
· Membubarkan Departemen Penerangan
· Membentuk Dewan Ekonomi Nasional
· Menciptakan supremasi sipil
· Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 mengenai etnis Tionghoa
· Melaksanakan upaya damai untuk konflik di Aceh
· Merealisasikan pemisahan TNI-Polri
· Menetapkan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia
· Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program PNPM
· Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua
· Perbaikan kehidupan buruh
3. Kebijakan Presiden Megawati (2001-2004)
Megawati Soekarno putri adalah anak dari Presiden pertama RI yakni Ir. Soekarno. Ia merupakan presiden pertama dari kalangan perempuan. Sebelumnya ia adalah Wakil Presiden RI mendampingi KH. Abdurrahman Wahid dan ketika menjadi Presiden ia didampingi oleh Wakilnya Hamzah Haz. Megawati juga aktif di partai politik dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang berhasil menjadi pemenang Pemilu tahun 1999. Beberapa kebijakannya selama menjadi presiden adalah:
· Merubah tatanan politik Indonesia seperti sistem kepartaian dan Pemilu
· Stabilisasi fiskal dalam sistem perbankan
· Penguatan investasi asing
· Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
· Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan
· Privatisasi BUMN
· Melaksanakan Pemilu langsung pertama tahun 2004
· Melanjutkan upaya perdamaian konflik di Aceh
· Penerbitan Kartu Sehat dibidang kesehatan
4. Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa dengan akronim SBY adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu 2004 bersama Wakilnya Muhammad Jusuf Kalla. Ia memiliki latar belakang militer dan menjadi juru bicara Fraksi ABRI di MPR RI. Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid ia diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Untuk selanjutnya dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Polsoskam. Pada masa pemerintahan Megawati ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tahun 2009 ia kembali terpilih menjadi Presiden dengan Wakilnya Prof. Boediono. Beberapa kebijakan yang dijalankan selama menjadi Presiden:
· Pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
· Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Wajib Belajar 12 Tahun dibidang pendidikan
· Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
· Pemberantasan korupsi
· Penguatan sistem demokrasi
· Pemangkasan sistem birokrasi
· Peningkatan pertumbuhan ekonomi
· Penanggulangan peristiwa tsunami di Aceh dan daerah bencana lainnya
· Melanjutkan upaya perdamaian atas konflik di Aceh
· Menaikkan harga BBM
· Konversi minyak tanah ke gas LPG
· Program PNPM Mandiri di pedesaan
· Pelunasan hutang luar negeri Indonesia
· Peningkatan investasi
· Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5. Kebijakan Presiden Joko Widodo
Joko Widodo akrab disapa dengan nama Jokowi. Sebelum menjadi Presiden RI ia adalah Walikota Solo (tahun 2005-2012) dan Gubernur DKI Jakarta (tahun 2012-2014). Ia terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 2014 yang didampingi oleh Wakilnya Muhammad Jusuf Kalla dan terpilih kembali pada Pemilu 2019 bersama Wakilnya KH. Ma’ruf Amin. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan:
· Pembentukan program dana desa
· Pembangunan infrastuktur publik
· Pembentukan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan
· Pengendalian wabah virus Covid 19
· Pemerataan pembangunan dengan konsep Desa ke Kota
· Hilirisasi sumber daya alam
· Peningkatan investasi
· Transformasi digital
· Pemangkasan sistem birokrasi
