Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
Sebagai negara fasis Jepang memiliki ambisi untuk menguasai berbagai kawasan teritorial dunia terutama Asia. Apalagi saat itu Jepang terlibat dalam perang dunia kedua (1939-1945). Jepang bersekutu dengan negara fasis lainnya yakni Jerman dan Italia. Kekuatan militer Jepang kembali diuji ketika mereka menghantam pelabuhan Pearl Harbour tanggal 8 Desember 1941 yang menewaskan ribuan orang. Tidak begitu lama Jepang juga masuk ke kawasan Asia Tenggara yang selama ini dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. Tepat tanggal 12 Januari 1942 Jepang pertama kali masuk ke Indonesia tepatnya di Tarakan, Kalimantan Utara. Kehadiran Jepang ke Indonesia telah mengakhiri kekuasaan Belanda yang menyerah tanpa syarat melalui Perjanjian Kalijati 7 Maret 1942 dimana Belanda diwakili oleh Letjend. Hein Ter Poorten dan Jepang diwakili oleh Letjend. Hitoshi Imamura.
Beberapa faktor kedatangan Jepang ke Indonesia:
1. Kepadatan penduduk
2. Pencarian bahan baku industri
3. Pelaksanaan doktrin Hakko Ichi U (ambisi menguasai kawasan Asia dibawah kepemimpinan Jepang.
4. Keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik
5. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia
Kehidupan Sosial dan Budaya:
1. Memobilisasi rakyat Indonesia terutama umat Islam melalui lembaga keagamaan yang disebut dengan Shumubu.
2. Pelaksanaan sei krei dengan membungkukkan badan ke arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang.
3. Pelaksanaan kerja paksa (romusha) yang juga berkembang di berbagai negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar.
4. Pengerahan wanita penghibur (gyugun ianfu).
5. Perkembangan seni film, teater, dan lembaga kebudayaan (bukeminke sidosho).
6. Pembentukan Rukun Tetangga (tonarigumi).
Pasukan Militer-Semi Militer
1. Seinendan (Barisan Pemuda)
2. Keibodan (Pembantu Polisi)
3. Heiho (Pembantu Pasukan Jepang)
4. Pembela Tanah Air (Pasukan Sukarela)
5. Fujinkai (Organisasi Perempuan)
Perjuangan pada zaman Jepang memiliki dua corak yakni kooperatif dan non kooperatif. Perjuangan kooperatif memberikan kebebasan mereka untuk bekerja sama dengan Jepang dan lebih terbuka. Beberapa tokoh yang menempuh perjuangan ini antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur). Sementara tokoh yang mengambil jalan non kooperatif antara lain Amir Syarifuddin, Sutan Syahrir, dan Soekarni.
Mereka yang berjuang secara terbuka lazimnya menggunakan organisasi buatan Jepang antara lain:
1. Gerakan 3A
2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
3. Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In)
4. Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)
5. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
6. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
Selain berjuang menggunakan organisasi buatan Jepang, sebagian mereka ada yang memilih berjuang secara frontal dengan mengangkat senjata, semisal: pertempuran rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Djalil, perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi, dan perlawanan rakyat di Sukamanah, Jawa Barat yang dipimpin oleh KH. Zainal Musthofa.
Tahun 1944 terjadi perubahan politik di Jepang seiring dengan munculnya tanda-tanda kekalahan Jepang melawan Sekutu. Melalui Perdana Menteri Kuniaki Koiso, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dikenal dengan istilah dokuritsu junbi kosakai. BPUPKI dipimpin oleh K. R. T. Radjiman Widjodiningrat dan didampingi oleh Wakil Ketua yakni Ichi Bangase (Jepang) dan R. P. Soeroso dengan anggota sebanyak 59 orang dengan unsur pribumi, Jepang, Tionghoa, dan Arab.
Tokoh yang berpidato pada sidang BPUPKI tgl. 30 Mei 1945:
1. Mohammad Hatta
2. H. Agus Salim
3. Samsoeddin
4. Wongsonegoro
5. Soerahman
6. Soewandi
7. A. Rachim Pratalykrama
Tokoh yang berpidato pada sidang BPUPKI tgl. 31 Mei 1945:
1. Soepomo
2. Abdoel Kadir
3. Hendromartono
4. M. Yamin
5. Sanoesi
6. Liem Koen Hian
7. Moenandar
8. Dahler
9. Soekarno
10. Ki Bagus Hadikusumo
11. Koesoema Atmadja
12. Oei Tjong Hauw
13. Parada Harahap
14. Boentaran
|
Pidato Mengenai Dasar Negara |
||
|
Tanggal 29 Mei 1945 (M. Yamin) |
Tanggal 30 Mei 1945 (Mr. Soepomo) |
Tanggal 1 Juni 1945 (Soekarno) |
|
1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat |
1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat |
1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan rakyat 5. Ketuhanan Yang Maha Esa |
Diakibatkan karena ketiadaan mencapai kesepakatan maka dibentuklah Tim Kecil (Tim Sembilan) dari anggota BPUPKI sebanyak 9 orang yang merepresentasikan kelompok Nasionalis, Islam, dan Kristen. Dari kelompok Nasionalis adalah: Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, dan Achmad Soebardjo. Dari kelompok Islam adalah: Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Sementara dari kelompok Kristen ada A. A. Maramis. Hasil rapat Tim Kecil ini telah melahirkan sebuah konsensus (kesepakatan) bersama yang dikenal dengan kesepakatan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 (lihat isi Piagam Jakarta). Pada sidang kedua BPUPKI berhasil dibentuk tim kecil yakni Panitia Perancang UUD (diketuai Soekarno), Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Mohammad Hatta), dan Panitia Pembela Tanah Air (diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso).
Tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dokuritsu junbi inkai yang diketuai oleh Soekarno. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 PPKI masih menjalankan tugasnya melalui berbagai persidangan.
Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945:
1. Mengesahkan Pancasila dan UUD 1945
2. Menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
3. Sebelum DPR terbentuk maka akan dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dengan tugas membantu Presiden.
Hasil Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945:
1. Dibentuk 8 Provinsi (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil)
2. Membentuk 12 Departemen dan menterinya
Hasil Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945:
1. Pembentukan KNI Daerah
2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
3. Pembentukan PNI sebagai partai satu-satunya di Indonesia
