Upaya Indonesia
dalam Menghadapi
Ancaman Disintegrasi Bangsa
Pasca penandatanganan KMB tanggal 27 Desember 1949 di Den Hag, Belanda ternyata kondisi politik Indonesia belum menunjukkan kestabilan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gejolak-gejolak politik baik ditingkat pusat maupun di berbagai daerah. Kondisi ini berlangsung lama sampai meletusnye peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga masuknya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Beberapa faktor ketidakstabilan politik:
- Masih adanya pengaruh Belanda atas Indonesia
- Pertikaian politik dan ideologi antar elit bangsa Indonesia
- Seringnya pergantian pemerintahan ditingkat Perdana Menteri
- Masih kuatnya etnosentrisme kedaerahan di Indonesia
- Tidak terakomodirnya aspirasi dari berbagai kelompok dan kepentingan
A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948
Kegagalan pemberontakan tahun 1926 ternyata tidak membuat gerakan komunis berhenti. Kelompok ini masih mengkonsolidasikan kekuatan hingga kemerdekaan Indonesia melalui berbagai kegiatan secara rahasia. Secara formal kekuatan komunis muncul kembali pasca pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Maklumat ini telah menjadi saluran penting bagi terbentuknya partai-partai politik di Indonesia yang awalnya hanya berbentuk partai tunggal yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, dimana partai yang muncul salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berkaitan erat dengan perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian ini dianggap banyak merugikan pihak Indonesia yang menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet digantikan oleh Kabinet Hatta yang tentunya harus menjalankan isi perjanjian tersebut. Mulai dari pengosongan pasukan militer di Jawa Barat dan Jawa Timur yang harus pindah ke Jawa Tengah yang jumlahnya ribuan tentara. Kabinet Hatta juga melakukan proses rasionalisasi terhadap pasukan militer dengan tujuan penghematan biaya dan penertiban organisasi sehingga lebih dari 100 ribu pasukan militer harus dikembalikan ke masyarakat dan ini belum termasuk pasukan militer sukarela dari rakyat. Oleh pihak komunis ini ditentang keras karena sebagian pasukan itu adalah anggota mereka. Amir Syarifuddin yang berkolaborasi dengan tokoh Komunis Muso yang baru pulang dari Uni Soviet membentuk aliansi politik bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR). Aliansi ini terdiri dari PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh, Sentral Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tujuan FDR nantinya adalah membentuk Republik Indonesia Soviet (RIS).
Tuntutan FDR:
- Membatalkan hasil perundingan Renville
- Penghentian perundingan-perundingan lanjutan dengan pihak Belanda
- Menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan dibentuk kabinet baru dengan melibatkan unsur dari FDR
Kelompok kiri ini mulai melakukan berbagai intrik dan agitasi di tengah masyarakat dengan kekuatan utamanya berada di Madiun. Mereka mengkampanyekan berbagai keburukan pemerintah termasuk hingga menjurus pada aksi bentrokkan fisik. Tanggal 1 September 1948 kelompok yang tergabung dalam FDR menyatakan diri sebagai bagian dari PKI dan mendeklarasikan Muso serta Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Mereka terus meningkatkan aksi demonstrasi dengan melibatkan kelompok buruh dan tani. Tanggal 18 September 1948 Republik Indonesia Soviet (RIS) resmi berdiri dan mendapatkan dukungan dari beberapa batalion militer. Muso menjadi Presiden RIS dan Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Aksi kelompok PKI ini tidak terbentuk karena sudah menjurus pada aksi pembunuhan dan tindakan keji lainnya.
Beberapa sikap pemerintah dalam menghadapi PKI Madiun
- Menangkap setidaknya 200 orang yang terlibat PKI di Yogyakarta
- Menghimbau masyarakat untuk bersatu menghadapi gerakan komunis
- Membentuk operasi militer dari Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto berikut batalionnya.
Tanggal 30 September 1948 melalui proses pertempuran akhirnya Madiun berhasil dikuasai militer Indonesia. Dalam operasi militer ini Muso berhasil ditembak mati. Pada bulan November 1948 Amir Syarifuddin dan beberapa pengkutnya berhasil ditangkap di Purwodadai dan dibawa ke Yogyakarta. Tanggal 20 Desember 1948 dijatuhi hukuman mati.
B. Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Gerakan DI/TII berkaitan erat dengan perjanjian Renville 1948, dimana sebagian kalangan menilai perjanjian itu pada hakikatnya hanya mencerminkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Mereka akhirnya menolak untuk meninggalkan Jawa Barat bersama pasukan Divisi Siliwangi dan justru mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh S. M. Kartosuwiryo. Tanggal 7 Agustus 1949 secara resmi S.M. Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya NII.
Dalam mengatasi gerakan ini pemerintah juga menggunakan pendekatan ketokohan untuk membujuk S. M. Kartosuwiryo hanya saja tidak berhasil. Adapun untuk operasi militer pemerintah melibatkan pasukan dari Divisi Siliwangi melalui Operasi Pagar Betis (Pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam). Dalam operasi ini pemerintah juga melibatkan masyarakat. Upaya ini berlangsung cukup lama karena Kartosuwiryo baru berhasil ditangkap tanggal 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati. DI/TII tidak hanya ada di Jawa Barat melainkan berkembang beberapa daerah di Indonesia yang semuanya tunduk kepada DI/TII di Jawa Barat yakni: DI/TII Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, DI/TII Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar, DI/TII Aceh pimpinan Teungku Mohammad Daud Beureueh, dan DI/TII Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar.
C. Pemberontakan APRA
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) terjadi di Bandung. Munculnya APRA tidak terlepas dari pertentangan atas rencana penggabungan pasukan Tentara Republik Indonesia dengan pasukan militer Hindia Belanda (KNIL) dan juga tentara kerajaan Belanda yang tergabung dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Selain itu diperuncing dengan pertentangan politik antara kelompok pendukung negara kesatuan (unitaris) dengan kelompok federal (federalis). Oleh Kapten Raymond Westerling seorang pimpinan KNIL membentuk APRA. Ini juga didasari atas kepercayaan terhadap adanya ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa nantinya akan muncul seorang pemimpin yang disebut dengan Ratu Adil.
Pada bulan Januari 1950 Westerling dan pasukannya mengadakan teror di Bandung. Ia mendesak pemerintah agar KNIL bisa diterima sebagai bagian dari pasukan di negara Pasundan. Pemerintah ternyata tidak memenuhi keinginan Westerling hingga membuat mereka melakukan pemberontakan kembali. Tanggal 23 Januari 1950 pemerintah mengirim pasukan APRIS ke Bandung untuk menghalau gerakan Westerling. Hanya saja Westerling tidak berhasil ditangkap karena sempat melarikan diri ke Jakarta hingga ke Singapura. Sebelumnya diketahui pasukan APRA berencana membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX, Sekjen Departemen Pertahanan A. Budiardjo, dan TB. Simatupang Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang.
C. Pemberontakan Andi Azis
Tokoh pemberontakan ini adalah Kapten Andi Azis seorang perwira KNIL yang tergabung dalam APRIS di Makassar. Ia menolak kebijakan pemerintah yang mengirim pasukan APRI dari kalangan Tentara Republik Indonesia ke Sulawesi Selatan. Berita penggabungan pasukan APRIS tanggal 5 April 1950 memang cukup mengkhawatirkan pasukan APRIS dari bekas KNIL. Keesokan harinya Andi Azis langsung mengambil tindakan dengan menyerang markas tentara di Makassar dan berhasil menguasai kota Makassar. Tanggal 8 April 1950 pemerintah mengultimatum Andi Azis agar dalam waktu 4 x 24 jam datang ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tetapi ia menolak. Sikapnya kemudian dianggap sebagai pemberontak dan berhasil ditangkap. Oleh Wali Negara Indonesia Timur Sukawati mendesaknya untuk tetap berangkat ke Jakarta. Tanggal 26 April 1950 pasukan pemerintah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang tiba di Makassar dan berhasil mengamankan kota ini.
Untuk mengatasi ini pada tanggal 11 Mei 1950 diadakan perundingan antara APRIS yang diwakili oleh Kolonel A.H. Nasution dan pihak Belanda yang diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam perundingan itu disepakati bahwa APRIS dan KNIL akan bersama-sama menjaga keamanan di tangsi-tangsi KNIL. Perjanjian hanya ditaati dalam waktu hitungan bulan yang menyebabkan meletusnya pertempuran kembali sejak tanggal 5-8 Agustus 1950. Karena pasukannya tidak seimbang dengan APRIS, pihak KNIL kembali meminta perundingan. Dalam kesepakatan akhirnya mereka berhasil membuat perjanjian penghentian tembak menembak. Dalam waktu dua hari secara resmi pasukan KNIL meninggalkan Makassar hingga keamanan kembali pulih.
E. Republik Maluku Selatan (RMS)
Tokohnya adalah Christian Robert Steven Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Soumokil sebelumnya diketahui juga terlibat dengan pasukan Andi Azis di Makassar. Faktor pemberontakan ini adalah ketidaksetujuan mereka terhadap proses kembalinya Negara Kesatuan RI. Aksi politik mereka ternyata disertai dengan teror dan pembunuhan di tengah masyarakat. Tanggal 25 April 1950 Soumokil mendeklarasikan berdirinya RMS. Beberapa upaya dilakukan mulai dari pendekatan diplomasi dengan mengutus dr. J. Leimena ke Maluku tetapi ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya diadakan Konferensi Maluku di Semarang yang tujuannya untuk merumuskan misi perdamaian di Maluku. Upaya ini juga tidak berhasil apalagi Soumokil pasca deklarasi RMS justru meminta dukungan negara luar hingga ke PBB.
Oleh pemerintah akhirnya menumpas RMS melalui pendekatan senjata yang disebut dengan Gerakan Operasi Militer (GOM) III pimpinan Kolonel Alex Kawilarang Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pertempuran di berbagai titik terjadi. Bahkan dari pasukan pemerintah ada yang gugur ketika bertempur dengan RMS sebut saja ada Letkol Slamet Riyadi, Letkol. S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Meskipun demikian Soumokil berhasil ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Oleh Mahkamah Militer Luar Biasa Soumokil dijatuhi hukuman mati. Tokoh RMS lain yang juga ikut ditangkap adalah Manuhutu (Presiden RMS), Wairisal (Perdana Menteri RMS), dan Gaspers (Menteri Dalam Negeri RMS).
F. PRRI/Permesta
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah gerakan yang mengoreksi pemerintah pusat yang dianggap tidak menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya terutama persoalan kesejahteraan dan keadilan yang dimulai sejak tahun 1957. Gerakan ini adalah kolaborasi tokoh sipil dan militer yang berpusat di Sumatera Barat. Tokoh militer PRRI yakni: Achmad Husein, Maludin Simbolon, Dachlan Jambek, Zulkifli Lubis. Sementara tokoh sipil PRRI adalah: M. Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara.
Setidaknya ada 4 yang mendasari munculnya PRRI:
- Pembangunan yang tidak merata di Indonesia
- Terlalu dekatnya pemerintahan Soekarno dengan kelompok komunis
- Perimbangan keuangan pusat yang tidak sesuai
- Tidak diberikannya otonomi kepada daerah
Tanggal 9 Januari 1958 tokoh sipil dan militer tersebut membicarakan hal-hal penting terkait perjuangan mereka di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Sebelumnya mereka sudah membentuk dewan-dewan perjuangan yakni Dewan Banteng untuk wilayah Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Achmad Husein, Dewan Gajah untuk wilayah Sumatera Utara Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda untuk wilayah Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Tidak hanya di Sumatera, ternyata di Sulawesi dibentuk gerakan yang sama tahun 1957 bernama Dewan Manguni yang dipelopori oleh Ventje Sumual yang berpusat di Makassar dan belakangan pindah ke Manado.
Tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Achmad Husein dalam pidatonya memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat sebanyak 3 point yakni: (1) meminta agar PM Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden selambat-lambatnya 5 jam setelah ultimatum dikeluarkan, (2) Meminta Mohammad Hatta dan Sri Sultan HB IX untuk membentuk kabinet baru dengan format zaken kabinet (kabinet yang di isi oleh para ahli), dan (3) meminta Presiden agar kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional. Pemerintah pusat ternyata menolak ultimatum tokoh PRRI dan memberikan balasan berupa pemecatan terhadap mereka yang terlibat. Reaksi pemerintah pusat ini kemudian dibalas dengan dideklarasikannya PRRI tanggal 15 Februari 1958 dengan Perdana Menteri PRRI Syafruddin Prawiranegara. PRRI mendapat dukungan dari Ventje Sumual di Sulawesi melalui gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) tanggal 17 Februari 1958.
Dalam mengatasi gerakan PRRI/Permesta pemerintah melakukan operasi militer yakni:
1. Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Kaharuddin Nasution
2. Operasi Sapta Marga yang dipimpin oleh Kolonel Ibnu Sutowo
3. Operasi Sapta Marga yang dipimpin oleh Brigjen Djati Kusumo
4. Operasi Tegas yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Yani
5. Operasi Sapta Marga I, II, III, dan IV untuk gerakan Permesta di wilayah Sulawesi
Dampak:
1. Meningkatnya ketegangan politik antara pusat dan daerah
2. Secara khusus menimbulkan dampak psikologis bagi etnis Minangkabau
3. Pemerintahan yang berjalan tidak stabil
4. Dibubarkannya partai Masyumi dan PSI tahun 1960
5. Adanya pembelahan di tubuh militer
G. Gerakan 30 September 1965
Pasca pemberontakan tahun 1926 dan 1948 kekuatan komunis ternyata masih terlihat di Indonesia. Apalagi komunis belum diberikan cap sebagai ideologi terlarang. Tahun 1950 DN. Aidit, Sudisman, dan Nyono membentuk politbiro baru berupa front Nasional untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekuatan mereka berbasis pada gerakan buruh dan tani yang jumlahnya terus mengalami peningkatan di Indonesia. Ini dibuktikan ketika PKI ikut Pemilu pertama tahun 1955, dimana mereka menempati prolehan suara Nasional pada urutan keempat setelah partai PNI, Masyumi, dan NU.
PKI terus menggalang kekuatannya melalui organisasi yang berafiliasi kepada PKI, mulai dari Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), SOBSI, dan lain sebagainya. Ketika dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria ternyata PKI semakin agresif terutama dalam penguasaan lahan yang kadang-kadang berujung pada bentrokan fisik yang memakan korban jiwa. Sebagai contoh adalah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara yang menyebabkan 5 orang petani tewas. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam di parlemen yang menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Contoh lain juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat dan Bandar Betsy di Sumatera Utara.
Beberapa upaya PKI dalam membangun kekuatan politik:
1. Pembinaan kader dan keanggotaan di seluruh Indonesia
2. Melakukan infiltrasi di tubuh partai politik
3. Menempuh garis politik kontra Amerika Serikat
4. Melakukan infiltrasi dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok militer terutama Angkatan Darat
5. Melakukan tekanan-tekanan fisik di berbagai tempat semisal di Boyolali, Klaten, Jengkol, Kanigoro, dan Cilacap.
Dalam perjalanannya gerakan politik PKI ternyata sejalan dengan konsepsi presiden yang ingin menyatukan tiga kekuatan politik yakni kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Pemerintah juga mulai melibatkan tokoh-tokoh komunis di dalam pemerintahan. Ketegangan PKI dengan kelompok militer kian bertambah apalagi adanya usulan dari PKI agar Presiden membentuk Angkatan Kelima yang dipersenjatai dalam hal ini buruh dan tani sehingga menjadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan Buruh-Tani. Usul ini mendapat penolakan keras.
Menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965 berhembus kabar bahwa militer akan melakukan kudeta terhadap Presiden melalui isu Dewan Jenderal meskipun ini dibantah Angkatan Darat. Isu Dewan Jenderal kemudian dibalas oleh PKI melalui Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol. Untung. Sebagai tindak lanjut pada 1 Oktober 1965 dini hari dilaksanakan aksi penculikan terhadap jenderal Angkatan Darat kolaborasi antara pasukan Cakrabirawa (Pengawal Presiden), Pemuda Rakyat, Gerwani dan didukung oleh satuan militer lain. Peristiwa ini telah menewaskan perwira Angkatan Darat yakni Letjend Achmad Yani, Mayjend R. Soeprapto, Mayjend MT. Haryono, Mayjend S. Parman, Brigjend D.I. Panjaitan, Brigjend Sutoyo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Tendean. Pada saat itu Jenderal A. H. Nasution juga menjadi sasaran penculikan tetapi berhasil lolos, hanya saja ajudannya Lettu Pierre Tendean tewas ditembak termasuk anggota polisi pengawal rumah dr. Leimena yakni K. S. Tubun. Di Yogyakarta isu yang sama juga muncul sehingga Dewan Revolusi mengadakan penculikan terhadap Danrem 072 Pamungkas yakni Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono.
Pasca penculikan Panglima Kostrad Mayjend Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Ia melakukan koordinasi dengan Pangdam Jaya Mayjend Umar Wirahadikusuma, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat/RPKAD (belakangan menjadi Kopassus) Kolonel Sarwo Edhie dan Batalion 328 Para Kujang dari Kodam Siliwangi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengetahui siapa pelaku dari kejadian tersebut termasuk dengan penguasaan alat telekomunikasi yang sebelumnya dikuasai oleh PKI sehingga bisa diumumkan bahwa tindakan Letkol Untung pada malam 1 Oktober 1965 dini hari adalah sebagai gerakan yang kontra revolusioner. Operasi pemberantasan gerakan Komunis dilakukan, sehingga banyak yang ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Ada dari pelaku yang dijatuhi hukuman mati, penjara, dan dibuang ke berbagai tempat sebagai tahanan. Kejadian 1 Oktober tersebut kemudian diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila.
Dampak Peristiwa September 1965:
- Munculnya gerakan anti komunis secara meluas di Indonesia
- Ketidakstabilan politik dan keamanan
- Menipisnya kepercayaan kepada pemerintahan Soekarno
- Meluasnya aksi protes kepada pemerintah
- Munculnya krisis hebat dibidang ekonomi akibat inflasi yang tinggi
